Foto: Fahrul Islam ketua Umum Kesatuan Aktivis Barru (Kibar) .
BARRU, KIBARBARRU.COM – Langkah masif Pemerintah Kabupaten Barru dalam mengampanyekan investasi karakter anak sejak usia dini mendapat respons kritis dari elemen pemuda aktivis daerah. Di tengah gencarnya sosialisasi program kelembagaan, mencuat isu miring mengenai pemenuhan hak-hak dasar para tenaga pendidik di akar rumput yang dinilai kontradiktif.
Sebelumnya, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menegaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Bumi Hibrida. Saat membuka sosialisasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di Soppeng Riaja, Bupati menganalogikan anak usia dini ibarat kertas putih bersih yang harus diisi dengan nilai-nilai positif demi masa depan daerah.
Namun, narasi ideal "kertas putih" tersebut dinilai berbanding terbalik dengan fakta riil kesejahteraan para gurunya di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Kesatuan Aktivis Barru (PB KIBAR), Fahrul Islam, mengungkapkan keluhan tajam mengenai honor atau gaji para guru PAUD di Kabupaten Barru yang di duga hingga hari ini dilaporkan sudah enam bulan belum terbayarkan.
“Kami sangat mendukung visi Pemda yang memikirkan investasi pendidikan sejak usia dini. Namun, disaat Pemda memikirkan investasi jangka panjang tersebut, semua unsur dalam ekosistem pendidikan wajib diperhatikan secara adil. Jangan hanya target program yang terus di-push dan dikejar, melainkan kesejahteraan gurunya juga harus diprioritaskan,” tegas Fahrul Islam dengan lugas.
Ironi Logistik di Balik Target Besar Pendidikan Usia Dini
Menurut Fahrul, ketimpangan ini menjadi ironi besar di tengah komitmen pemerintah daerah yang mencanangkan pembentukan generasi emas yang berkarakter. Guru PAUD merupakan ujung tombak terdepan yang bersentuhan langsung dengan pembentukan mentalitas anak di lapangan, sehingga kondisi dapur mereka tidak boleh dikesampingkan.
“Bagaimana kita bisa menuntut para guru mengajar dan mendidik dengan sepenuh hati jika hak dasar mereka ditahan hingga setengah tahun? Otoritas terkait harus segera mengevaluasi hambatan birokrasi atau sistem penganggaran ini. KIBAR mendesak agar hak para guru PAUD segera dicairkan tanpa penundaan lebih lanjut,” tambah tokoh pemuda Barru tersebut.
"Semua unsur harus diperhatikan, bukan cuman target yang di-push melainkan kesejahteraan gurunya juga. Otoritas terkait harus segera mengevaluasi sistem ini."
– Fahrul Islam, Ketua Umum PB KIBAR
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Barru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejauh ini menyatakan bahwa program-program penguatan PAUD tetap menjadi atensi utama daerah dalam hal peningkatan kualitas dan mutu pengajaran. Terkait kendala administratif yang memicu keterlambatan pembayaran insentif guru PAUD, pihak dinas diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi serta solusi konkret agar ketimpangan di sektor pendidikan ini tidak berlarut-larut.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Barru guna mendapatkan penjelasan mengenai penyebab mandeknya pencairan honor guru PAUD yang menjadi keluhan di akar rumput saat ini.
Reporter: Tim Redaksi Kibar Barru
Editor: Fahrul Islam
Lokasi: Kabupaten Barru
Posting Komentar untuk "Ironi Pendidikan Bumi Hibrida: Pemda Kejar Target Karakter Anak, Gaji Guru PAUD Malah Mandek"