BARRU – Sebuah potret ironis sedang tersaji di Kabupaten Barru. Di saat masyarakat Dusun Pakka, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, harus bertaruh nyawa akibat jembatan yang putus, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru justru dinilai lebih memilih memoles estetika kota dengan proyek pembangunan Taman PMI.
Kondisi ini memicu gelombang kritik tajam. Betapa tidak, akses vital yang menjadi urat nadi ekonomi dan pendidikan warga tersebut akhirnya kembali berdiri bukan karena kucuran dana APBD, melainkan berkat inisiatif dan kedermawanan personel Polri yang menggunakan dana pribadi mereka.
Prioritas yang Dipertanyakan: Perut Rakyat atau Keindahan Mata?
Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Barru, Andi Agus Gengkeng, tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyebut fenomena ini sebagai bentuk "mati rasa" birokrasi terhadap kebutuhan dasar masyarakat di pelosok.
"Ini adalah ironi yang menyakitkan. Ada jembatan putus yang merupakan akses satu-satunya anak sekolah dan petani, tapi pemerintah seolah tutup mata. Lantas, ketika Polri turun tangan dengan uang pribadi mereka, di mana wajah pemerintah daerah?" tegas Andi Agus dengan nada tinggi.
Ia menyoroti ketimpangan yang sangat kontras. Di satu sisi, Pemkab Barru gencar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Taman PMI, sebuah proyek yang sifatnya estetika. Di sisi lain, jembatan di Desa Nepo yang menyangkut hajat hidup orang banyak justru terabaikan.
Tamparan Keras bagi Dinas Pekerjaan Umum
Langkah nyata aparat kepolisian yang terjun langsung membangun jembatan dinilai sebagai tamparan keras bagi dinas terkait. Kepekaan sosial personel Polri dianggap jauh melampaui kepekaan birokrasi yang memiliki mandat dan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
"Masyarakat tidak butuh taman untuk sekadar dipandang jika jalan menuju sekolah dan pasar saja masih hancur. Pembangunan taman tidak dilarang, tapi skala prioritas harus menjadi landasan utama penggunaan APBD. Urusan nyawa dan perut rakyat harus di atas segalanya," tambah Andi Agus.
Poin Kritis LAKI Barru Terhadap Kebijakan Pemkab:
- Ketimpangan Anggaran: Proyek estetika (Taman) didahulukan di tengah kondisi infrastruktur darurat yang terbengkalai.
- Absennya Kehadiran Negara: Jembatan Dusun Pakka adalah tanggung jawab Dinas PU, namun tanggung jawab tersebut justru diambil alih oleh institusi kepolisian dengan dana pribadi.
- Krisis Kepekaan: Pemerintah daerah dinilai lamban merespons keluhan warga pelosok dibandingkan institusi di luar birokrasi sipil.
Menuntut Evaluasi APBD
Hingga berita ini diturunkan, desakan agar Pemkab Barru melakukan evaluasi total terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan terus menguat. Publik menuntut agar anggaran daerah difokuskan kembali pada pemulihan infrastruktur pasca bencana yang mendesak, bukan sekadar proyek pencitraan.
Tragedi jembatan Desa Nepo ini menjadi pengingat pahit bahwa di balik indahnya taman kota, masih ada warga desa yang harus berjuang keras hanya untuk menyeberangi sungai demi masa depan dan sesuap nasi.
Posting Komentar untuk "Tamparan untuk Pemkab Barru: Jembatan Rakyat Dibangun Polisi, Anggaran Daerah Justru Mengalir ke Taman"