APBD Perubahan Barru: Efisiensi Anggaran Malah Membengkakkan Operasional Kepala Daerah

Barru - Kibarbarru.com — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 Kabupaten Barru mendapat sorotan tajam dari kalangan masyarakat. Koordinator Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kabupaten Barru, Ilham Iskandar, menyatakan bahwa perubahan anggaran tersebut justru mencerminkan ketidaktepatan dalam mengelola keuangan daerah, karena anggaran untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati mengalami kenaikan signifikan, sementara kebutuhan masyarakat masih jauh dari perhatian.

Ilham menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih peka terhadap situasi masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan perhatian pada infrastruktur dasar dan program pemberdayaan ekonomi. "Anggaran harusnya berpihak pada kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan jalan, penyediaan fasilitas umum, dan pemberdayaan ekonomi. Namun yang terjadi, justru anggaran untuk operasional kepala daerah malah naik tajam," kata Ilham, Jumat (3/10).

Anggaran Operasional Bupati dan Wakil Bupati Naik 57%
Dalam APBD murni 2025, anggaran untuk administrasi dan operasional Bupati serta Wakil Bupati tercatat sebesar Rp3.819.264.000. Namun, dalam APBD Perubahan, jumlah tersebut membengkak menjadi Rp6.007.114.824, meningkat sekitar Rp2.187.850.824 hanya dalam waktu tiga bulan ke depan (Oktober–Desember). Ilham menilai, angka tersebut sangat fantastis dan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

“Jika dirata-rata, anggaran operasional Bupati dan Wakil Bupati mencapai sekitar Rp2 miliar per bulan. Ini sangat mencengangkan hanya untuk dua jabatan, sementara banyak program yang lebih dibutuhkan masyarakat,” tambah Ilham.

Kenaikan Tajam Anggaran Penunjang Kepala Daerah
Tidak hanya anggaran operasional, anggaran penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah juga naik signifikan. Pada APBD murni 2025, anggaran untuk dana penunjang operasional tercatat sebesar Rp2.671.147.000, namun pada APBD Perubahan naik menjadi Rp4.953.019.450, meningkat sebesar Rp2.281.872.450 (85,43%).

“Jika dua pos anggaran ini digabungkan, totalnya mencapai Rp10.860.134.274, atau sekitar 11 miliar. Ini jelas tidak mencerminkan prinsip efisiensi yang disarankan dalam Inpres No. 1 Tahun 2025,” tegas Ilham.

Fasilitas Kunjungan Tamu dan Jasa Pemerintahan Juga Naik
Anggaran untuk fasilitas kunjungan tamu juga mengalami kenaikan. Dari Rp992.158.000 di APBD murni menjadi Rp1.376.247.500, naik sekitar 38,72%. Selain itu, anggaran untuk jasa penunjang urusan pemerintahan daerah juga meningkat sekitar 28,43%, dari Rp8,49 miliar menjadi Rp10,9 miliar.

“Jika hanya menghitung dari pos-pos tersebut saja, ada kenaikan sekitar Rp5,8 miliar. Angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan anggaran untuk perbaikan infrastruktur atau program sosial lainnya,” jelasnya.

Kebijakan yang Tidak Pro Rakyat
Di sisi lain, anggaran untuk peningkatan kanal banjir yang sebelumnya sebesar Rp773.999.798 dihapus dengan alasan efisiensi dari pusat. Padahal, Ilham menilai, jika anggaran untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati dikurangi atau dialihkan ke pos yang lebih prioritas, program penting seperti perbaikan kanal banjir bisa tetap dilaksanakan.

“Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi program yang dibutuhkan rakyat. Efisiensi itu justru harus mampu mengatur alokasi anggaran dengan tepat, termasuk mengurangi anggaran yang tidak prioritas,” jelasnya.

DPRD Barru Disorot
Ilham juga mengkritik sikap DPRD Barru yang dinilai tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dengan menyetujui kenaikan anggaran tersebut. “Sangat disayangkan, sikap DPRD yang tidak punya kepekaan sosial terhadap kondisi masyarakat. Data ini bukan asumsi, melainkan hasil riset dan wawancara dengan berbagai pihak,” pungkas Ilham.

Berdasarkan temuan ini, Formasi Barru mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kembali terhadap APBD Perubahan 2025, serta lebih mengutamakan alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal infrastruktur dasar, program pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berbagi :