Ilustrasi: persiapan aksi mahasiswa. (Dok. HMI / KIBAR)
BARRU — Polemik dugaan pelanggaran kode etik di DPRD Barru kembali memanas. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Barru menyatakan kesiapan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menuntut Ketua DPRD Barru, H. Syamsuddin Muhiddin, mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjaga marwah lembaga.
Ketua HMI Cabang Barru, Hendra, menuding Ketua DPRD melakukan serangkaian tindakan yang menghambat penegakan putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Barru atas H. Rudi Hartono (HRD), kader Partai Demokrat yang telah dinyatakan bersalah atas pelanggaran etik dan diberi sanksi pemberhentian sejak 6 Agustus 2025.
Ketua DPRD Dinilai Penghambat
Hendra menyebut, bukti penghambatan terlihat dari penundaan paripurna dengan alasan kuorum, hingga pelaksanaan paripurna yang dipaksakan tanpa mekanisme Bamus. “Ketua DPRD semestinya menindaklanjuti putusan BK dengan segera mengirim surat pemberhentian melalui Bupati ke Gubernur. Nyatanya, HRD masih bebas hadir di rapat dan menikmati fasilitas kedewanan,” ujar Hendra, Senin (15/9/2025).
HMI menilai langkah Ketua DPRD bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk perlindungan politik terhadap oknum yang sudah dicoret dari martabatnya sebagai wakil rakyat. “DPRD bukan tempat berlindung bagi pelaku amoral,” tegas Hendra.
Aksi Besar-besaran Siap Digelar
HMI Cabang Barru memastikan akan mengerahkan ratusan kader dan simpatisan dalam aksi yang dijadwalkan berlangsung pekan ini. Aksi akan menuntut tiga hal pokok: (1) Ketua DPRD mundur dari jabatan pimpinan, (2) DPRD menindaklanjuti putusan BK tanpa intervensi politik, dan (3) penegakan etik serta hukum terhadap oknum HRD hingga tuntas.
“Jika Ketua DPRD masih bertahan dan terus menghambat proses, rakyat Barru akan turun. Kami tidak akan mundur dalam upaya menyelamatkan marwah lembaga wakil rakyat.” — Hendra, Ketua HMI Cabang Barru
Respons DPRD
Sementara itu, pihak DPRD menyatakan langkah kehati-hatian. Ketua DPRD, H. Syamsuddin Muhiddin, menyebut pimpinan dewan akan berkonsultasi dengan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan serta meminta masukan ke DPD Partai Demokrat Sulsel sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Namun pernyataan tersebut tidak memuaskan HMI. “Kehati-hatian bukan alasan menunda penegakan hukum internal. Jika memang ada keberatan dari partai, seharusnya partai yang datang mempertanyakan, bukan Ketua DPRD yang terlihat seperti tunduk pada kepentingan partai,” kata Hendra.
Akhir Kata
HMI Cabang Barru menegaskan: Barru adalah daerah yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan moralitas. Tidak ada toleransi bagi pelaku asusila dan siapa pun yang melindungi mereka. Jika DPRD tidak segera memperbaiki langkahnya, gelombang aksi mahasiswa diyakini akan terus bergulir hingga perubahan nyata terjadi.
Posting Komentar untuk "HMI Cabang Barru Siap Gelar Demonstrasi, Tuntut Ketua DPRD Mundur"