Barru - kibarbarru.com – Kesatuan Aktivis Barru (KIBAR) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Barru menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Barru, Jumat (01/08/2025). Aksi ini dilakukan untuk mempertanyakan kejelasan tahapan proses penanganan kasus dugaan amoral yang melibatkan oknum HRD, anggota DPRD Barru.
Dalam orasinya, KIBAR dan HMI menuntut transparansi dan kejelasan mengenai status dan kemajuan kasus tersebut, yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan tanpa hasil yang memadai. Aksi ini juga dilatarbelakangi kekhawatiran bahwa kasus tersebut bisa saja terhenti karena intervensi pihak-pihak tertentu.
Menurut Ketua PB KIBAR, Fahrul Islam, aksi ini adalah bentuk dukungan moral kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Barru untuk menegakkan aturan etik dan memberikan sanksi tegas terhadap oknum HRD.
Para demonstran memulai aksi dengan orasi di Tugu Payung, kemudian melanjutkan long march menuju gedung DPRD Kabupaten Barru. Sesampainya di kantor DPRD, mereka menyampaikan pernyataan sikap kepada Ketua BK DPRD Barru, AFK Majid, Ketua DPRD Barru, Syamsuddin Muhiddin, dan Herman Jaya.
Syamsuddin Muhiddin, Ketua DPRD Barru, menegaskan bahwa proses pemeriksaan sedang berjalan dan keputusan akan segera diumumkan. Sementara itu, AFK Majid, Ketua BK DPRD Barru, menjelaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap laporan tersebut masih dalam tahap penahanan etik dengan waktu proses 60 hari. Dengan demikian, keputusan diperkirakan akan diumumkan sekitar 6 Agustus 2025.
Aksi ini juga diwarnai dengan sejumlah tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi, di antaranya:
Pemecatan tidak hormat terhadap oknum HRD dari keanggotaan DPRD Barru.
Proses sidang kode etik yang transparan dan bebas dari intervensi politik.
Perlindungan hukum dan psikologis bagi korban.
Pembentukan tim independen yang melibatkan lembaga perlindungan perempuan dan anak.
Evaluasi menyeluruh terhadap integritas anggota DPRD Barru.
Dalam surat resminya, HMI Cabang Barru juga menyampaikan bahwa aksi ini dilakukan secara damai, namun dengan sikap tegas agar kasus tersebut tidak dipetieskan. Mereka berjanji akan terus mengawal proses ini hingga ada keputusan pemecatan resmi terhadap HRD dan DPRD Barru menunjukkan komitmen terhadap keadilan serta marwah lembaga legislatif.
Aksi ini menunjukkan keseriusan masyarakat Barru untuk mendorong transparansi dan penegakan keadilan dalam lembaga DPRD, serta untuk menegaskan bahwa tindakan amoral seperti yang diduga dilakukan oleh oknum HRD tidak bisa diterima dalam dunia politik dan pemerintahan.
Posting Komentar untuk "Kibar dan HMI Gelar Unjuk Rasa, Tuntut Pencopotan Oknum Anggota DPRD Coreng Kehormatan Lembaga"