 |
| Foto : Hendra Ketua Umum HMI Cabang Barru saat aksi Depan Gedung DPRD Barru |
BARRU — Slogan “efisiensi anggaran” yang kerap digaungkan Pemerintah Kabupaten Barru dan DPRD setempat dinilai hanya sebatas pemanis bibir belakangan ini. Di tengah kondisi fiskal daerah yang memprihatinkan, alokasi anggaran makan minum untuk Ketua DPRD Kabupaten Barru diduga terus mengalir deras sejak tahun 2024 hingga 2026 di angka fantastis Rp37,5 juta per bulan (mencapai Rp450 juta per tahun).
Besaran anggaran yang terus dianggarkan berturut-turut dari tahun 2024, 2025, hingga 2026 ini memicu gelombang kritik pedas dari masyarakat. Pasalnya, fasilitas mewah bernilai ratusan juta rupiah per tahun tersebut dinikmati perorangan di saat Kabupaten Barru sedang dihantam berbagai krisis sosial dan ekonomi.
Rumah Jabatan Sepi, Anggaran Tetap Mengalir Deras
Pertanyaan besar pun menyeruak di tengah publik: Untuk apa sebenarnya alokasi anggaran makan minum sebesar itu dari tahun ke tahun? Seberapa intens tamu pimpinan dewan hingga butuh fasilitas ratusan juta rupiah per tahun sejak 2024 hingga 2026?
Hasil pantauan dan amatan warga menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik. Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD Barru justru tampak lengang dan sunyi dari aktivitas penyambutan tamu secara intensif. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa penganggaran berturut-turut selama tiga tahun anggaran ini tidak didasarkan pada kebutuhan riil, melainkan wujud ketidakpekaan terhadap kondisi rakyat.
Di saat pejabat menikmati anggaran fantastis dari pajak rakyat, kondisi warga di lapangan justru sangat memprihatinkan:
- Petani Menjelang Gagal Panen: Kemarau berkepanjangan dan krisis air menyebabkan kekeringan parah di lahan-lahan pertanian.
- Nelayan Lumpuh: Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat para nelayan di pesisir Barru kesulitan melaut untuk mencari nafkah.
- Krisis Lingkungan: Kiriman asap dan cuaca ekstrem kian membebankan kehidupan sehari-hari warga.
"Fasilitas yang didapatkan pejabat itu dibiayai dari pajak rakyat. Sungguh ironis dan menampar rasa keadilan ketika rakyat menjerit akibat krisis BBM dan kekeringan, ketua dewan justru dengan percaya diri menikmati anggaran makan minum yang fantastis berturut-turut dari 2024 hingga 2026 untuk sekelas kabupaten Barru," ujar Hendra ketum cabang HMI barru.
HMI Barru Bersikap: Siap Konsolidasi dan Desak Kejari Mengusut
Sikap acuh tak acuh dan minimnya rasa empati dari pimpinan DPRD ini memantik reaksi keras dari aktivis mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Barru memastikan akan mengawal ketat persoalan penganggaran berkelanjutan ini.
Ketua HMI Cabang Barru, Hendra, menegaskan bahwa pihaknya sedang menggelar konsolidasi internal untuk mengkaji secara mendalam dokumen anggaran makan minum rentang tahun 2024–2026. Hendra menilai ada indikasi kuat dugaan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam penetapan angka yang fantastis dan terus berulang tersebut.
"Kami melihat ada indikasi dugaan korupsi dan pemborosan uang negara secara berkelanjutan dari periode 2024 hingga 2026. HMI Barru akan menggelar konsolidasi dan turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Barru. Kami mendesak Kejari untuk segera memanggil dan mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran makan minum ini," tegas Hendra, Ketua HMI Barru.
Menanti Transparansi dan Kepedulian
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Barru menanti klarifikasi resmi serta transparansi rincian alokasi anggaran dari Ketua DPRD Barru maupun Sekretariat DPRD. Publik mendesak agar anggaran-anggaran yang tidak rasional dan melukai hati rakyat segera direvisi demi penanganan krisis ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang sedang terpuruk.
Posting Komentar untuk "Ironi Fiskal Barru: Anggaran Mamin Ketua DPRD Tembus Rp450 Juta/Tahun, HMI Siap Laporkan ke Kejari!"